JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan acara Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta Hektare dan Penguasaan Taman Nasional Tesso Nilo serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025). Selanjutnya dilaksanakan penyerahan dokumen berita acara hasil penguasaan kembali beserta lampirannya.

Dokumen itu diteken Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan diterima oleh Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Letjen (Purn) Agus Sutomo. Acara itu menandai pencapaian penting Satgas PKH sejak dibentuk pada 4 Februari 2025, dengan capaian penguasaan kembali lebih dari 2 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh pengusaha.

Menhan Sjafrie selaku Ketua Pengarah Satgas PKH menyampaikan, keberadaan Satgas PKH merupakan langkah strategis dan terobosan kebijakan dalam penertiban serta pemulihan fungsi kawasan hutan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas PKH, pemerintah menargetkan penguasaan kembali total 3 juta hektare kawasan hutan hingga Agustus 2025, yang terdiri dari lahan sawit, kawasan taman nasional, hutan tanaman industri (HTI), dan kewajiban plasma.

"Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai aset nasional," ujar Sjafrie dalam sambutannya. Dia menjelaskan, lahan yang telah berhasil dikuasai kembali akan diserahkan kepada kementerian teknis untuk dilakukan penilaian.

Sjafrie menyebut, lahan dengan nilai ekonomis akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satu capaian strategis Satgas PKH adalah penertiban kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo yang selama dua dekade terakhir mengalami perambahan ilegal.

Menurut dia, keberhasilan itu menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem nasional. Sjafrie melanjutkan, selain manfaat ekologis, keberadaan Satgas PKH juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2025, peningkatan pendapatan negara melalui kewajiban perpajakan dari para pihak yang terlibat dalam penguasaan kawasan hutan mencapai Rp 615 miliar, terdiri Rp 167 miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rp 448 miliar non-PBB. Hal itu mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak terhadap kewajibannya kepada negara.

Sjafrie menegaskan, keberhasilan Satgas PKH merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah, sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Dia menekankan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar strategi transformasi menuju kedaulatan ekonomi nasional dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menutup sambutannya, Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas PKH. "Saya berharap agar semangat pengabdian ini terus dijaga untuk melanjutkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Sjafrie.